Parkir Liar: Kenapa Mereka Selalu Ada, dan Kenapa Kita Tetap Membayar

Aku mampir ke minimarket, lima menit saja. Begitu keluar, seorang bapak berompi oranye lusuh muncul entah dari mana, meniup peluit, dan berseru "terus, terus" padahal aku bisa mundur sendiri. Dua ribu rupiah berpindah tangan. Aku kesal, seperti kebanyakan orang.

Kejadian itu terulang hampir setiap hari. Di depan apotek, di depan warung bakso, di depan ATM yang hanya kusinggahi dua menit. Lama-lama aku sadar bahwa kekesalanku sendiri sudah menjadi rutinitas, sama seperti peluit itu. Tulisan ini bukan pembelaan untuk parkir liar, bukan juga caci maki. Ini usaha memahami kenapa fenomena parkir liar begitu awet di kota kita, dan kenapa kita, yang mengaku kesal, tetap saja membayar.

Kekesalan yang Masuk Akal

Kesal itu wajar. Ada minimarket yang memasang tulisan "parkir gratis", tapi juru parkir tetap berdiri di depannya. Kita membayar jasa yang tidak kita minta. Tidak ada karcis, tidak ada jaminan kalau helm hilang. Dalam bahasa ekonomi, ini pungutan tanpa kontrak. Dalam bahasa sehari-hari: dipalak dengan sopan.

Ada pula soal rasa tidak adil. Kita membayar pajak kendaraan, membayar bensin yang di dalamnya sudah ada pajak, lalu masih harus membayar orang yang tidak jelas kewenangannya untuk berdiri di ruang publik. Wajar kalau muncul pertanyaan: memangnya trotoar ini milik siapa?

Tapi kekesalan hanya menyentuh permukaan. Kalau kita berhenti di sana, satu-satunya solusi yang terpikir adalah mengusir orangnya. Pengalaman kota kita menunjukkan polanya: diusir hari ini, besok ada lagi. Kadang orang yang sama, kadang penggantinya. Razia datang seperti hujan musiman, lalu pergi, dan rompi oranye kembali ke tempatnya semula.

Pertanyaan yang Jarang Kita Ajukan

Pertanyaan kritisnya bukan "kenapa dia menyebalkan?", melainkan "kenapa pekerjaan ini masuk akal bagi seseorang?" Bayangkan seorang pria usia empat puluhan, tamat SMP, pernah kerja serabutan di proyek bangunan yang kemudian selesai dan tidak memanggilnya lagi. Pekerjaan formal menuntut ijazah, usia muda, kadang juga orang dalam. Parkir hanya menuntut satu hal: kehadiran.

Hampir enam dari sepuluh pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, menurut catatan Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terakhir. Tukang parkir liar adalah bagian dari mayoritas yang tak terlihat itu: tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, tanpa pesangon. Mereka tidak tercatat di slip gaji mana pun, tapi mereka ada di setiap sudut yang kita lewati.

Kalau dilihat dari sudut ini, parkir liar bukan anomali. Ia gejala. Ia tumbuh di celah antara jumlah orang yang butuh penghasilan dan jumlah pekerjaan layak yang tersedia. Selama celah itu menganga, seseorang akan selalu mengisinya, entah dengan rompi oranye, gerobak dagangan, atau jasa apa pun yang hanya bermodal tenaga.

Ekonomi Dua Ribu Rupiah

Mari berhitung sebentar. Dua ribu rupiah terasa kecil di tangan kita. Tapi di depan minimarket yang ramai, bisa ada puluhan motor yang datang dan pergi setiap jam. Dalam sehari, pundi-pundi kecil itu bisa menjadi puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Untuk satu titik parkir. Kalikan dengan ribuan titik di satu kota, dan kita sedang membicarakan perputaran uang yang tidak kecil.

Uang sebesar itu tidak mungkin dibiarkan tanpa penguasa. Di sinilah parkir liar berhenti menjadi soal individu dan mulai menjadi soal kekuasaan. Siapa yang berhak berdiri di titik paling ramai? Siapa yang memutuskan bahwa si A boleh jaga di depan apotek dan si B hanya kebagian ujung gang? Keputusan seperti itu tidak dibuat oleh juru parkir sendiri.

Lahan Parkir Bukan Tanah Tak Bertuan

Yang sering luput dari perhatian: trotoar dan bahu jalan di depan ruko sering "dimiliki" secara informal. Dalam banyak kasus yang diberitakan, ada sistem setoran. Juru parkir menyetor kepada koordinator, koordinator menyetor kepada pihak yang menguasai wilayah. Ini ekonomi bayangan yang punya hierarki, dan bapak berompi oranye itu biasanya hanya mata rantai paling bawah.

Jadi ketika kita menyalahkan si bapak, kita sedang memukul ujung tali, sementara tangan yang memegang pangkalnya tidak pernah tersentuh. Razia yang hanya menjaring juru parkir di lapangan mirip memotong rumput tanpa mencabut akarnya: rapi sebentar, lalu tumbuh lagi dengan cepat.

Ada ironi lain yang jarang dibicarakan. Ruang yang dipakai parkir liar sering kali adalah trotoar, ruang yang seharusnya milik pejalan kaki. Jadi yang dirugikan bukan hanya pengendara yang membayar dua ribu rupiah, tapi juga ibu yang mendorong kereta bayi dan terpaksa turun ke badan jalan. Parkir liar adalah perebutan ruang publik, dan pejalan kaki hampir selalu kalah.

Kita Juga Ikut Memeliharanya

Bagian yang paling tidak nyaman: kita ikut memeliharanya. Kita membayar karena malas berdebat, takut motor digores, atau sekadar kasihan. Setiap dua ribu rupiah itu ibarat suara kecil yang mengatakan sistem ini boleh terus berjalan. Aku tidak sedang menyuruhmu berhenti membayar. Berdebat dengan orang yang menggantungkan makan malamnya pada uang itu bukan perkara sederhana. Tapi kita perlu jujur bahwa kenyamanan kita adalah bahan bakarnya.

Lalu ada pemilik toko yang diam karena tukang parkir sekaligus "menjaga" tokonya di malam hari, dan pemerintah daerah yang memungut retribusi resmi di satu ruas jalan sambil membiarkan ruas lain tetap abu-abu. Semua pihak punya alasan untuk membiarkan keadaan seperti ini. Ketika semua pihak diuntungkan sedikit oleh ketidakjelasan, ketidakjelasan itu akan bertahan sangat lama.

Dalam ilmu sosial, keadaan seperti ini kadang disebut keseimbangan yang buruk: tidak ada yang benar-benar puas, tapi tidak ada pula yang punya cukup dorongan untuk mengubahnya sendirian. Pengendara terlalu sibuk, pemilik toko terlalu takut, pemerintah terlalu banyak urusan, dan juru parkir terlalu butuh uang.

Pertemuan yang Mengubah Sudut Pandang

Suatu sore, hujan menahanku lama di depan sebuah warung, dan aku mengobrol dengan juru parkirnya. Sebut saja namanya Pak Darto. Dia menghitung untukku: sehari dapat delapan puluh sampai seratus dua puluh ribu, setor empat puluh ribu. Sisanya untuk makan, kontrakan, dan sekolah anak. Sore itu juga dia mengajakku mampir ke rumahnya di sebuah gang sempit. Cerita itu kutulis terpisah.

Pak Darto bercerita bahwa ia pernah bekerja di pabrik, sebelum pabrik itu mengurangi karyawan. Ia pernah mencoba berdagang, tapi modalnya habis untuk biaya rumah sakit ibunya. Parkir bukan cita-citanya. Parkir adalah tempat ia mendarat ketika pilihan-pilihan lain berguguran satu per satu.

Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuatku diam cukup lama.

Itu bukan pertanyaan retoris. Itu pertanyaan kebijakan yang belum dijawab kota ini.

Dua Jalan Pintas yang Perlu Ditolak

Berpikir kritis membantu kita menolak dua jalan pintas yang sama-sama menggoda. Yang pertama adalah romantisasi: "kasihan, biarkan saja, mereka kan cari makan." Sikap ini terdengar baik hati, tapi sebenarnya membiarkan sistem setoran tetap berjalan dan membiarkan pejalan kaki tetap tersingkir. Rasa kasihan yang tidak disertai perubahan hanya menjadi cara halus untuk tidak peduli.

Jalan pintas kedua adalah kriminalisasi: "tangkap semuanya, beres." Sikap ini terdengar tegas, tapi mengabaikan kenyataan bahwa orang yang ditangkap akan butuh makan esok hari. Tanpa alternatif, penertiban hanya memindahkan masalah dari satu trotoar ke trotoar lain. Keduanya sama-sama malas berpikir, karena keduanya menolak melihat sistem di balik orangnya.

Jadi, Apa Solusinya?

Tidak ada solusi tunggal. Tapi ada beberapa arah yang lebih masuk akal daripada sekadar marah atau sekadar kasihan.

Semua itu menuntut kemauan politik dan kesabaran, dua hal yang jarang hadir bersamaan. Tapi setidaknya kita tahu bahwa pertanyaannya bukan "bagaimana mengusir mereka", melainkan "bagaimana membuat ruang publik tertata tanpa membuang orang-orang yang selama ini hidup darinya."

Yang Bisa Kita Lakukan Hari Ini

Kita mungkin tidak bisa mengubah kebijakan besok pagi. Tapi ada hal kecil yang bisa dimulai. Memilih parkir di tempat resmi ketika tersedia. Bertanya kepada pemilik toko langganan apakah juru parkir di depannya memang diizinkan. Menuliskan keluhan kepada pemerintah daerah dengan nada yang menuntut sistem, bukan sekadar menuntut pengusiran. Dan yang paling sederhana: berhenti menganggap bapak berompi oranye itu musuh.

Lain kali peluit itu berbunyi, mungkin aku masih kesal. Bedanya, sekarang aku bisa memisahkan kekesalan pada sistem dari penghakiman pada orangnya. Parkir liar bukan sekadar soal dua ribu rupiah. Ia cermin kecil dari kota yang belum selesai memikirkan nasib orang-orang yang tidak muat di dalam sistemnya.